• 18.02.12 Info Aktual >> Pengumuman

    NUSA DUA - HUMAS : "Setelah dilakukan pembahasan mengenai bagaimana pelaksanaan mediasi di Negara- Negara Asean , pada sesi berikutnya delegasi dari Indonesia dan Malaysia menyampaikan mengenai pentingnya peranan Pengacara ASEAN sebagai salah satu komunitas hukum yang tergabung dalam General Assembly ALA 2012 .

    Pemberian bantuan hukum berupa konsultasi dalam mediasi dan rekonsiliasi , atau pemberian nasehat dalam perselisihan adalah beberapa pelayanan hukum yang dilakukan oleh pengacara ASEAN yang juga menjadi konten dari Piagam ASEAN .
  • 16.02.12 Info Aktual >> Pengumuman

    altSehubungan surat Kepala Badan Diklat Kejaksaan Agung RI tertanggal 11 Januari 2012 Nomor : B.03/J/J.3/01/2012. Perihal : Penyelenggaraan Diklat Gabungan Aparatur Hukum (Jaksa dan Hakim) Tahun 2012, akan menyelenggarakan Diklat Gabungan Aparatur Hukum (Jaksa dan Hakim Tahun 2012 yang bertujuan untuk lebih mempermudah harmonisasi penyamaan persepsi dan koordinasi untuk memperkuat pilar Integrated Criminal Justice System khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Pelaksanaannya dibagi dalam 2 (dua) angkatan. Angkatan Pertama pada tanggal 7 s.d. 20 Februari 2012 dan Angkatan Kedua tanggal 23 Februari  s.d. 7 Maret 2012, dengan jumlah masing-masing angkatan 40 (empat puluh) orang dengan komposisi peserta 20 (dua puluh) orang Hakim, dan 20 (dua puluh) orang Jaksa bertempat di Badan Diklat Kejaksaan Agung RI. info selengkapnya unduh : surat pemanggilan peserta.

  • 03.02.12 Info Aktual >> Berita Umum
    JAKARTA - HUMAS. "Satu tahun terakhir, beberapa putusan hakim mendapat perhatian publik. Sebut saja kasus Nenek Minah, Kasus Prita Mulyasari, dan kasus Nenek Rasmiah dimana putusannya banyak dikritik. Kritik ini dapat diartikan betapa masyarakat berkepentingan terhadap lembaga peradilan. Masyarakat mengharapkan hakim bekerja imparsial yang pada akhirnya putusan yang dihasilkan akan memenuhi rasa keadilan. Karena dalam dunia hukum, keadilan akan selalu beriringan dengan hukum. Keadilan adalah roh dari hukum". Hal ini disampaikan oleh Ketua MA, DR.Harifin A Tumpa, SH., MH dalam sambutannya pada acara Pengambilan sumpah jabatan Pelantikan 3 Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Ruang Kusumah Atmadja, Gedung MA, Jakarta, pada Kamis, 2 Februari 2012 pukul 11.00 WIB.

    Usai prosesi penyematan dan penyerahan memori, Ketua MA berpesan kepada para Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang baru dilantik akan bekerja sebaik - baiknya. "Pengadilan Tingkat Banding merupakan voorpost (garda depan) dari Mahkamah Agung, untuk itu saya menghimbau para Ketua Pengadilan Tinggi terus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para aparat pengadilan. Hal ini untuk menekan jumlah pelanggaran disiplin di kalangan warga pengadilan."

    Acara ini akan dihadiri oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Para Ketua Muda, Hakim Agung, Para Pejabat Eselon I dan II pada MA dan para undangan lainnya. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/ KMA/ SK/ XII/ 2011 dan Nomor 09/KMA/SK/I/2012, berikut nama pejabat yang dilantik :
    1. Yohannes Etheer Binti, SH., M.Hum sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya
    Sebelumnya menjabat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya
    2. H.R. Suhardoto, SH., MH sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
    Sebelumnya menjabat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
    3. H.Arpani Mansur, SH., MH sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
    Sebelumnya menjabat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

  • 09.02.12 Info Aktual >> Pengumuman

    JAKARTA - HUMAS, Berkenaan dengan surat Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi MA No: 295/Bua.2/07.XI/2011 tanggal 4 Nopember 2011, perihal : Konvensi NIP Pegawai Negeri Sipil di 4 Lingkungan Peradilan, dengan ini diberitahukan bahwa salah satu persyaratan untuk memperoleh SK Konversi NIP Baru adalah mengisi surat pernyataan.

    Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan lampirannya.

  • 10.08.11 Info Aktual >> Berita Umum

    desk info

     

    Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, Ketua Pengadilan Negeri Sampit, Bapak Saurasi Silalahi, SH, MH, mengatakan bahwa keberadaan meja informasi ini diharapkan akan mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan informasi, sesuai amanat SK Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1-144/2011 tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan, yang merupakan respon lembaga peradilan dalam menerapkan UU Keterbukaan Informasi.


    Pada meja informasi terdapat petugas informasi yang akan membantu memberikan layanan informasi bagi orang yang memerlukan informasi di pengadilan negeri sampit,  selain meja informasi terdapat pula monitor yang menampilkan Agenda Sidang dan adanya kotak pengaduan sebagai sarana dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan kadangkala tidak selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila hal ini terjadi, bisa menimbulkan ketidakpuasan dan keluhan dari masyarakat yang dapat disampaikan melalui kotak pengaduan tersebut.

    Alamat domain situs resmi Pengadilan Negeri Sampit telah mengalami perubahan, yang semula http://pn-sampit.com/ menjadi http://pn-sampit.go.id/ hal ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses semua informasi yang ada di situs Pengadilan Negeri Sampit. 

 

Jadwal Persidangan

<<  February 2012  >>
 Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa  Su 
    3  4  5
101112
13141516171819
242526
272829    
Bpk. Irfanul Hakim, SH. PDF Cetak
Oleh Administrator   
Selasa, 16 Agustus 2011 14:42

Surat Keterangan Lulus Ujian Kode Kehormatan/Etik Hakim

Nomor : -

Penyelenggara : Pengurus Daerah IKAHI Banjarmasin

Tahun : 2001

Terakhir Diupdate pada Sabtu, 10 September 2011 17:22
 
Hak Cipta © Pengadilan Negeri Sampit 2009