Foto Dokumentasi PN Sampit:   PERESMIAN REHAB PROTOTYPE TAMPAK DEPAN GEDUNG

                                                                     PENGADILAN NEGERI SAMPIT KELAS  IB

ampit, 06 januari 2012 pukul 08.00 WIB bertempat di Gedung Pengadilan Negeri Sampit dengan dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Bapak Nommy Siahaan beserta ibu, Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, Bapak Wakil Bupati Kotawaringin Timur,  Para Undangan dari Instansi Pemerintah Kabupaten Kotim serta seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Sampit, telah dilakukan Peresmian Rehab Prototype Tampak Depan Gedung di Pengadilan Negeri Sampit dengan ditandai pemotongan pita oleh Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Ibu Dr. Nommy H.T Siahaan, SH,MH dengan didampingi Bapak Ketua Pengadilan Tinggi dan Undangan. Usai Peresmian dengan pemotongan tali, dilajutkan dengan acara syukuran. Dalam Sambutannya Ketua pengadilan Tinggi Negeri Sampit Saurasi Silalahi, SH, MH menjelaskan bahwa tujuan Rehab Prototype Tampak Depan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Sampit agar mempermudah akses antara Pihak Pengadilan dengan Pihak Pencari Keadilan. Juga disediakan Meja Informasi dan Kotak Pengaduan, serta fasilitas agenda sidang via layar LCD, agar dapat mempermudah masyarakat dalam mencari keadilan untuk menyelesaikan konfili-konflik maupun masalah-masalah yang terjadi. Oleh karena itu dengan adanya gedung baru pada Kantor Pengadilan Negeri Sampit ini, diharapkan seluruh personil yang ada agar dapat menjaga kebersihan lingkungan serta terciptanya suasana yang harmonis di tengah kegiatan persidangan yang padat. Serta diharapakan dapat memberikan pelayanan berupa informasi kepada masyarakat secara cepat dan akurat.

NUSA DUA – HUMAS. “Penyelesaian sengketa online merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang paling ekonomis” ide ini disampaikan oleh Patricia- Ann T Pridagaligi, pembicara dari Philipine, pada pembahasan mengenai mediasi di hari ke-2 konferensi ALA. Hal ini didasari dengan perkembangan internet yang kian pesat di hampir seluruh belahan dunia. Tentu dalam pelaksanaannya harus dibentuk terlebih dahulu landasan hukum yang mengatur dan disetujui oleh negara anggota ASEAN.

JAKARTA - HUMAS, Berkenaan dengan surat Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi MA No: 295/Bua.2/07.XI/2011 tanggal 4 Nopember 2011, perihal : Konvensi NIP Pegawai Negeri Sipil di 4 Lingkungan Peradilan, dengan ini diberitahukan bahwa salah satu persyaratan untuk memperoleh SK Konversi NIP Baru adalah mengisi surat pernyataan.

Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan lampirannya.

• Lampirannya