Berdasarkan surat dari Kabag. Evaluasi dan Pelaporan u.p. Kasubag. Pelaporan Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 20d/BUA/OT.01.2/I/2012 tanggal 24 Januari 2012 tentang Kegiatan Konsolidasi dan Asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang ditujukan pada masing-masing Pengadilan Tingkat Banding 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan surat beserta lampirannya perihal tersebut diatas.(Ind/Irn)

• Lampirannya

JAKARTA - HUMAS. "Satu tahun terakhir, beberapa putusan hakim mendapat perhatian publik. Sebut saja kasus Nenek Minah, Kasus Prita Mulyasari, dan kasus Nenek Rasmiah dimana putusannya banyak dikritik. Kritik ini dapat diartikan betapa masyarakat berkepentingan terhadap lembaga peradilan. Masyarakat mengharapkan hakim bekerja imparsial yang pada akhirnya putusan yang dihasilkan akan memenuhi rasa keadilan. Karena dalam dunia hukum, keadilan akan selalu beriringan dengan hukum. Keadilan adalah roh dari hukum". Hal ini disampaikan oleh Ketua MA, DR.Harifin A Tumpa, SH., MH dalam sambutannya pada acara Pengambilan sumpah jabatan Pelantikan 3 Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Ruang Kusumah Atmadja, Gedung MA, Jakarta, pada Kamis, 2 Februari 2012 pukul 11.00 WIB.

Usai prosesi penyematan dan penyerahan memori, Ketua MA berpesan kepada para Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang baru dilantik akan bekerja sebaik - baiknya. "Pengadilan Tingkat Banding merupakan voorpost (garda depan) dari Mahkamah Agung, untuk itu saya menghimbau para Ketua Pengadilan Tinggi terus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para aparat pengadilan. Hal ini untuk menekan jumlah pelanggaran disiplin di kalangan warga pengadilan."

Acara ini akan dihadiri oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Para Ketua Muda, Hakim Agung, Para Pejabat Eselon I dan II pada MA dan para undangan lainnya. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/ KMA/ SK/ XII/ 2011 dan Nomor 09/KMA/SK/I/2012, berikut nama pejabat yang dilantik :
1. Yohannes Etheer Binti, SH., M.Hum sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya
Sebelumnya menjabat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya
2. H.R. Suhardoto, SH., MH sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Sebelumnya menjabat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
3. H.Arpani Mansur, SH., MH sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Sebelumnya menjabat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

JAKARTA - HUMAS, Berkenaan dengan surat Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi MA No: 295/Bua.2/07.XI/2011 tanggal 4 Nopember 2011, perihal : Konvensi NIP Pegawai Negeri Sipil di 4 Lingkungan Peradilan, dengan ini diberitahukan bahwa salah satu persyaratan untuk memperoleh SK Konversi NIP Baru adalah mengisi surat pernyataan.

Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan lampirannya.

• Lampirannya

Dikutip dari situs Pembaharuan Peradilan : http://www.pembaruanperadilan.net

Sosialisasi dan Pelatihan Perma No.02 Tahun 2011

Jakarta, PembaruanPeradilan.net - Pelayanan terkait keterbukaan informasi merupakan salah satu upaya mendorong akuntabilitas pengadilan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan cita-cita pembaruan peradilan, reformasi birokrasi dan juga standar pelayanan pengadilan.

NUSA DUA – HUMAS, “Di hari terakhir 11th General Assembly of ALA 2012, Para Delegasi memasuki Sesi 34th Governing Council Meeting , membahas mengenai kepengurusan baru untuk memilih Presiden dan Sekretaris Jenderal dari Asean Law Association periode 2012 – 2015. Setelah Diusulkan dan di adakan voting , Delegasi dari Indonesia : DR. H.M. Hatta Ali, SH, MH dan Suwandi Ali terpilih menjadi Presiden dan Sekretaris Jenderal dari Asean Law Association periode tiga tahun mendatang. Selain itu, Para Anggota dari Asean Law Association membahas mengenai adanya penambahan anggota baru dari Negara Myanmar dan usulan tuan rumah penyelenggara ALA berikutnya di Negara Philiphina.