Berdasarkan surat dari Kabag. Evaluasi dan Pelaporan u.p. Kasubag. Pelaporan Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 20d/BUA/OT.01.2/I/2012 tanggal 24 Januari 2012 tentang Kegiatan Konsolidasi dan Asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang ditujukan pada masing-masing Pengadilan Tingkat Banding 4 (empat) Lingkungan Peradilan.
Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan surat beserta lampirannya perihal tersebut diatas.(Ind/Irn)
Jakarta-BAWAS, Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 23/SEK/01/I/2012 tanggal 20 Januari 2012 Perihal Laporan Kerugian Negara yang ditujukan kepada Yth : Panitera Mahkamah Agung RI, Para Sekretaris Direktorat Badan Peradilan Mahkamah Agung RI, Para Sekretaris Badan Mahkamah Agung RI, Ketua Pengadilan Tingkat Banding seluruh indonesia dan Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia. Dengan ini kami sampaikan Lampirannya :
NUSA DUA - HUMAS : "Setelah dilakukan pembahasan mengenai bagaimana pelaksanaan mediasi di Negara- Negara Asean , pada sesi berikutnya delegasi dari Indonesia dan Malaysia menyampaikan mengenai pentingnya peranan Pengacara ASEAN sebagai salah satu komunitas hukum yang tergabung dalam General Assembly ALA 2012 .
Pemberian bantuan hukum berupa konsultasi dalam mediasi dan rekonsiliasi , atau pemberian nasehat dalam perselisihan adalah beberapa pelayanan hukum yang dilakukan oleh pengacara ASEAN yang juga menjadi konten dari Piagam ASEAN .
Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 62-1/Sek/KU.01/2/2012 tanggal 8 Februari 2012 tentang Percepatan Penyerapan Anggaran Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya Tahun Anggaran 2012, yang ditujukan pada Panitera, Para Direktur Jenderal, Para Kepala Badan dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Seluruh Indonesia.
Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan surat beserta lampirannya perihal tersebut diatas.(Ind/Irn)
Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, Ketua Pengadilan Negeri Sampit, Bapak Saurasi Silalahi, SH, MH, mengatakan bahwa keberadaan meja informasi ini diharapkan akan mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan informasi, sesuai amanat SK Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1-144/2011 tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan, yang merupakan respon lembaga peradilan dalam menerapkan UU Keterbukaan Informasi.
Pada meja informasi terdapat petugas informasi yang akan membantu memberikan layanan informasi bagi orang yang memerlukan informasi di pengadilan negeri sampit, selain meja informasi terdapat pula monitor yang menampilkan Agenda Sidang dan adanya kotak pengaduan sebagai sarana dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan kadangkala tidak selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila hal ini terjadi, bisa menimbulkan ketidakpuasan dan keluhan dari masyarakat yang dapat disampaikan melalui kotak pengaduan tersebut.
Alamat domain situs resmi Pengadilan Negeri Sampit telah mengalami perubahan, yang semula http://pn-sampit.com/ menjadi http://pn-sampit.go.id/ hal ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses semua informasi yang ada di situs Pengadilan Negeri Sampit.
NUSA DUA - HUMAS : "Setelah dilakukan pembahasan mengenai bagaimana pelaksanaan mediasi di Negara- Negara Asean , pada sesi berikutnya delegasi dari Indonesia dan Malaysia menyampaikan mengenai pentingnya peranan Pengacara ASEAN sebagai salah satu komunitas hukum yang tergabung dalam General Assembly ALA 2012 .
