JAKARTA - HUMAS. "Satu tahun terakhir, beberapa putusan hakim mendapat perhatian publik. Sebut saja kasus Nenek Minah, Kasus Prita Mulyasari, dan kasus Nenek Rasmiah dimana putusannya banyak dikritik. Kritik ini dapat diartikan betapa masyarakat berkepentingan terhadap lembaga peradilan. Masyarakat mengharapkan hakim bekerja imparsial yang pada akhirnya putusan yang dihasilkan akan memenuhi rasa keadilan. Karena dalam dunia hukum, keadilan akan selalu beriringan dengan hukum. Keadilan adalah roh dari hukum". Hal ini disampaikan oleh Ketua MA, DR.Harifin A Tumpa, SH., MH dalam sambutannya pada acara Pengambilan sumpah jabatan Pelantikan 3 Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Ruang Kusumah Atmadja, Gedung MA, Jakarta, pada Kamis, 2 Februari 2012 pukul 11.00 WIB.Usai prosesi penyematan dan penyerahan memori, Ketua MA berpesan kepada para Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang baru dilantik akan bekerja sebaik - baiknya. "Pengadilan Tingkat Banding merupakan voorpost (garda depan) dari Mahkamah Agung, untuk itu saya menghimbau para Ketua Pengadilan Tinggi terus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para aparat pengadilan. Hal ini untuk menekan jumlah pelanggaran disiplin di kalangan warga pengadilan."
Acara ini akan dihadiri oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Para Ketua Muda, Hakim Agung, Para Pejabat Eselon I dan II pada MA dan para undangan lainnya. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/ KMA/ SK/ XII/ 2011 dan Nomor 09/KMA/SK/I/2012, berikut nama pejabat yang dilantik :
1. Yohannes Etheer Binti, SH., M.Hum sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya
Sebelumnya menjabat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya
2. H.R. Suhardoto, SH., MH sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Sebelumnya menjabat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
3. H.Arpani Mansur, SH., MH sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Sebelumnya menjabat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
NUSA DUA – HUMAS. “Penyelesaian sengketa online merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang paling ekonomis” ide ini disampaikan oleh Patricia- Ann T Pridagaligi, pembicara dari Philipine, pada pembahasan mengenai mediasi di hari ke-2 konferensi ALA. Hal ini didasari dengan perkembangan internet yang kian pesat di hampir seluruh belahan dunia. Tentu dalam pelaksanaannya harus dibentuk terlebih dahulu landasan hukum yang mengatur dan disetujui oleh negara anggota ASEAN. 
NUSA DUA - HUMAS : "Setelah dilakukan pembahasan mengenai bagaimana pelaksanaan mediasi di Negara- Negara Asean , pada sesi berikutnya delegasi dari Indonesia dan Malaysia menyampaikan mengenai pentingnya peranan Pengacara ASEAN sebagai salah satu komunitas hukum yang tergabung dalam General Assembly ALA 2012 .
